Seleksi Pendamping Desa Berdaya Pemprov NTB Dinilai Abaikan Prinsip Meritokrasi Gubernur
MATARAM – Proses seleksi Pendamping Desa Berdaya yang digelar Pemerintah Provinsi NTB menuai sorotan peserta terkait transparansi nilai dan dasar kelulusan yang dinilai tidak mencerminkan prinsip meritokrasi.
“Saya terus terang tidak percaya dengan hasil seleksi ini. Kami tidak tahu berapa nilai kami, berapa nilai yang lolos, dan apa dasar kelulusannya. Kalau memang objektif, kenapa nilai tidak dibuka?” tegas peserta seleksi, Muh. Sahri Munawir yang akrab disapa Munawir.
Seleksi tersebut telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir di lingkup Pemprov NTB dan hasilnya sudah diumumkan, namun tanpa rincian nilai maupun passing grade yang menjadi acuan kelulusan.
Sejumlah peserta mengaku kecewa karena tidak adanya keterbukaan nilai membuat proses seleksi sulit diterima secara akal sehat dan menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam penilaian.
“Ini yang saya katakan penilaian tidak mencerminkan prinsip meritokrasi sama sekali. Visi Gubernur kan jelas, ingin membangun birokrasi berbasis merit, tapi praktik seleksinya justru tertutup. Ada beberapa nama yang lolos perlu dicek kembali kelayakannya,” ujar Munawir.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen Gubernur NTB yang selama ini menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam setiap rekrutmen, di mana kompetensi dan prestasi harus menjadi ukuran utama, bukan kedekatan atau pertimbangan lain.
“Jangan sampai visi besar Gubernur tentang meritokrasi hanya jadi jargon di atas kertas. Jika rekrutmen level pendamping desa saja tidak transparan, bagaimana mau membangun NTB yang makmur dan mendunia? Kami minta nilai dipublikasikan dan dievaluasi total,” pungkasnya.
Munawir sendiri tercatat sebagai Ketua PMII Rayon Nusantara 2019, Ketua Bidang Humas UKM Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) Unram 2020, dan Menteri Luar Negeri BEM Fakultas Peternakan Unram 2021.
Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Pemuda Maraqit Ta’limat dan menjadi salah satu peserta yang secara terbuka menyuarakan pentingnya transparansi dalam seleksi Pendamping Desa Pemprov NTB tersebut.
